Paripurna DPRD Sumsel Agendakan Penjelasan Gubernur Terhadap 4 Raperda

Palembang – Meteorsumatera

Dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke LXI (61) dengan agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Atas usulan eksekutif.

Rapat Paripurna berlangsung Senin 6 Februari 2023. Pemimpin Ketua DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noernghati SH MH didampinggi para Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N kemas SE MM dan H Muchendi Mahzareki SH di hadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru, anggota DPRD Sumsel, Sekda Provinsi Sumsel, Sekwan DPRD Sumsel, OPD dan tamu undangan lainnya.

Dalam penjelasannya Gubernur Sumsel mengatakan ada 4 Raperda yang diajukan pihaknya yaitu
Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkuan hidup, Raperda ini di ajukan sehubungan dengan adanya perubahan beberapa Peraturan perundang–undangan di bidang lingkungan hidup.

Sebagai dampak dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diganti dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta karya.

Kemudian Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Raperda ini diajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 189 dan pasal undang-undang 189 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah dan pemerintah daerah,
yang mencabut undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah.

Mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah dan melakukan berbagai penyesuaian.
selanjudnya, Raperda tentang rencana pembagunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemungkiman propinsi Sumsel 2022-2042,Raperda ini di ajukan dengan mempedomani ketentuan pasal 14 huruf f dan pasal 17 hirup b undang undang no,1 tahun 2011tentang perumahan dan kawasan pemungkiman sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah panganti undang-undang no,2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan pasal 14 ayat 1 peraturan menteri perumahan rakyat no 12 tahun 2014.

Raperda yang ke empat yaitu Raperda tentang rencana tata ruang wilayah propinsi Sumsel tahun 2023-2043,
Raperda ini di ajukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 dan pasal 7A peraturan pemerintah pengganti undang_undang nomor 2tahun 2022,tentang cipta kerja,
Raperda ini sangat penting dan menjadi pedoman dasar dalam menyusun program pembangunan dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan-perubahan perundang-undangan dan kebijakan nasional,
sehubungan dengan hal tersebut saya berharap kirinya ke empat Raperda ini dapat dibahas melalui tahanan pembicaraan dalam rapat paripurna LXI (61) DPRD Sumsel.

Guna mendapat persetujuan bersama ntuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah,dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ujar Gubernur,
penjelasan Gubernur, telah kita dengarkan bersama penjelasan Gubernur Sumsel terhadap ke empat Raperda tadi.

“Memang Raperda itu sangat kita butuhkan, nanti diĀ  13 Ferbuari 2023 nanti, ada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel, kita bisa lihat dan dengar tentang tangapan fraksi-fraksi tentang Raperda ini, ujar Anita. (Murnadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *