Paripurna DPRD Sumsel Ke-56 Agendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan

  • Bagikan

Palembang – Meteorsumatera

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  Senin 26 September 2022 menggelar Rapat Paripurna Ke-56 mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Rancangan Peraturan Daetah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. Rapat digelar digedung DPRD Sumsel berlangsung hikmat dipimpin langsung oleh H Munchendi Mahzareki, SE didampingi H Giri Ramanda N Kiemas, Sekda Prov Sumsel dan Sekretaris DPRD Sumsel.

Rapat Paripurna Ke-56 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Forkompinda serta Anggota DPRD Sumsel dari 9 Fraksi dan undangan lainnya.

Sidang Paripurna tersebut, 9 Fraksi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Fraksi juga mendukung pembangunan serta rencana rancangan APBD Tahun 2023 nanti.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar dibacakan Ersangkut mengatakan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan tahun keempat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan H Mawardi Yahya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, untuk itu Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar kiranya sisa tahunan anggaran yang tinggal dua tahun lagi ini dapat benar-benar dialokasikan untuk mewujudkan dan menuntaskan visi misi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu menurutnya,  fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa sudah seharusnya APBD tahun anggaran 2023 ini harus tetap mengacu pada RPJMD tahun 2019 – 2023, yang mana dilakukan perubahan pada bulan Oktober 2021 dikarenakan telah memenuhi syarat adanya bencana nasional dan kebijakan nasional yang disebabkan kondisi pandemi covid 19. Fraksi Partai Golkar kembali mengingatkan bahwa untuk mencapai visi misi, maka hal yang penting diperhatikan adalah harus dibarengi dengan alokasi anggaran.

Untuk itu, menurutnya,  sudah seharusnya OPD-OPD Provinsi Sumatera Selatan haruslah memiliki langkah-langkah strategi dan inovasi dalam menyusun program kegiatan, bukan hanya sekedar copy paste atau meniru kegiatan tahun-tahun sebelumnya saja. Selain alokasi anggaran, dan langkah-langkah inovatif, secara umum kelemahan yang harus diperhatikan dari anggaran selama ini adalah keterbatasan untuk mengembangkan teknis perencanaan yang berorientasi pada kinerja. Untuk itu penetapan standar kinerja proyek beserta harga satuannya sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga apa yang menjadi visi dan misi Pemerintahan Daerah dapat tercapai.

Yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat Sumatera Selatan.  Berdasarkan Nota Keuangan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna sebelumnya. Total APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 10.744.536.321.400 terjadi kenaikkan 1,22 persen dari tahun 2021.

Jangan sampai, lanjutnya ketika masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dipersulit, rumit, dan tidak praktis. Jika itu yang terjadi, maka terjadi resistensi masyarakat terhadap pajak. Untuk itu Fraksi Partai Golkar sangat konsen terhadap pelayanan dalam hal kenyamanan bagi wajib pajak, salah satunya yaitu berbagai upaya memudahkan masyarakat dengan berbagai macam aplikasi mobile dan sejenisnya, mengingat gaya hidup masyarakat kita yang saat ini serba online. |

Fraksi PDI Perjuangan, melalui jutu bicara Ike Mayasari. SH., menyampaikan dengan semangat membangun  bersama bahwa bhineka tunggal ika aset yang tak ternilai. Dan sejauh ini fraksi minta fokus terhadap pembahasan yang dilakukan untuk menjadi peraturan daerah.  Sedangkan partai Gerindra, dibacakan H Soleh Ismail, menyampaikan pandangan  umum Gerindra terhadap nota keuangan rencana APBD tahun anggaran 2023 paripurna ke-56. Gerindra berharap nota keuangan dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah. Partai Gerindra berpandangan, mengapreasi pendapatan asli daerah. Terdiri dari pajak daerah dan kekayaan daerah. “Tetapi peningkatan belum optimal, untuk tingkatkan PAD. Gerindra menyarankan pemprov Sumsel terus pro aktif dalam mencari sumber sumber PAD. Dapat berikan kontribusi PAD yang lebih baik, ujarnya.

Partai Demokrat, yang dibacakan Tamtama Tanjung, mengatakan pandangan umum Demokrat terhadap rencana anggaran pembangunan daerah. “Pasal 2 tentang pengelolaan keuangan daerah. Mulai rencana, anggaran. Harus didahulukam prinsip kehati-hatian. Mendengar membaca dan memcermati secara seksama, maka Demokrat sampaikan saran dan pendapat.  Sesuai dinamika yang berkembang,” ungkapnya.

Dalam PAD rancangan APBD 2023 rencana Rp 10.744.536.321.400. Dibanding pendapatan daerah 2022, Rp.10. 615.107.683.200. Mengalami peningkatan 1,22 persen. Demokrat ingin bertanya arah kebijakan mohon penjelasan.  Ada terobosan baru sistem investasi dan usaha daerah. Pengembangan ekspor. Dan selain PAD perlu digali sumber baru seperti terminal dan pelabuhan,” ungkapnya. Kedua, aspek belanja Rp 10.511.755.610.412. Dibanding 2022, sebesar Rp 10.407.540.878.004. Atau alami peningkatan 1, 1 persen. Demokrat berpendapat belanja pemprov seharusnya dapat memberikan hal positif. Untuk reformasi demi memulihkan ekononi dan prioritas pendidikan.  Kesehatan dan perlindungan jaminan sosial,” ungkapnya.

Sehingga produktifitas dapat terjaga dengan baik. Sumsel maju untuk semua, diharapkan prioritas. Tingkatkan kesejahtetan sosial, ekonomi, infrastuktur, birokrasi dan layanan.  Demokrat mendukung program tersebut. Fraksi PKB, dibacakan Hj Nurliyah, menyampaikan PKB memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sumael dalam rangka mrmbangun kota Palembang.

Fraksi Nasdem, dibacakan Yenni Elita, menjelaskan antara kedua institusi pemerintah dan legislatif, saling mendukung. Kedua lembaga yang saling berkaitan untuk melaksanakan pembangunan kedepan. “Fraksi meminta penjelasan dengan adanya peraturan daerah yang dirasa tak efektif. Karena tidak didahului naskah akademik. Sehingga tidak menimbulkan suatu masalah. Dia juga meminta adanya skala prioritas anggaran tahun 2023 dan yang akan datang,” paparnya.

Fraksi PKS, yang disampaikan Firdaus, menyampaikan agenda  pandangan fraksi fraksi terhadap rencana APBD 2023. “Kita meminta penjelasan tentang rakerda. Setelah ikuti, cermati dan perhatikan rakerda gubernur Sumsel. PKS sampaikan pemandangan umum fraksi. Perlu mengetahui keluhan masyarakat terhadap BBM, minta kebijakan dari pemerintah. Termasuk ojek online. Dampak kenaikkan BBM,” jelasnya.

Fraksi PAN, disampaikan Abu Sari, juga mengapresiasi dengan pemerintah. Dimana Pemprov, memiliki dedikasi tanpa kenal lelah untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat. “Belanja langsung dan tak langsung harus melakukan penghematan. Kota juga memberikan apresiasi kepada

Gubenur, yang merekrut petugas petanian dan perkebunan yang sudah tersebar di Sumsel. Juga personel petugas peternakan dan merekrut petugas perikanan. Serta personel petugas kehutanan. Harapan PAN, adalah memberikan benih yang baik. Begitu hama penyakit bisa gagal panen,” kata dia.

Fraksi PAN juga berharap 2023, semua kebutuhan petugas benih dan hama penyakit harus dipenuhi, juga memperhatikan kabupaten Musi Banyuasin, untuk masalah pertanian. Sementara itu, Fraksi Hanura-Perindo, Ahmad Firdaus, menyampaikan mencermati anggaran fraksi Hanura dan Perindo menilai, anggaran yang sudah disusun memenuhi syarat peraturan UU dan tidak ada pelanggaran. Hanura dan Perindo dukung semua alokasi anggaran. Didalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berupaya dalam memenuhi kewajiban agar dapat melakukan perbaikan pelayanan dan kebutuhan.

Selaku Pimpinan Sidang Paripurna Ke-56 DPRD Prov Sumsel, Muchendi menutup sidang dan mengumumkan bahwa Rapat Paripurna bakal dilanjutkan Kamis 29 September mendatang. (Murnadi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *