Dinilai Tidak Cakep Bekerja, 23 Anggota DPRD Banyuasin Tandatangani Mosi Tidak Percaya Terhadap Irian Setiawan

  • Bagikan

Banyuasin – Meteorsumatera

Akhirnya 23 dari 45 Anggota DPRD Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tandatangani Mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, SH. Dalam surat pernyataan MOSI tidak percaya kepada pimpinan DPRD Banyuasin Atas nama Irian Setiawan, SH, MSi, Sukardi, SP, MSi, Ahmad Zarkasi, SHI, MM serta Noor Ishmatuddin, SIP. Pada surat pernyataan tersebut yang ditujukan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuasin itu dinilai para pimpinan tersebut dinilai kurang cakep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD Banyuasin.

Kepada Badan Kehormatan DPRD Banyuasin agar kiranya dapat memberikan sanksi tegas serta pergantian para pimpinan DPRD Banyuasin agar kedepannya lebih maksimal dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Saat ini baru 23 anggota DPRD Banyuasin telah sepakat dibuktikan keseriusan dengan menandatangani pernyataan Mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Banyuasin terutama Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, SH, MSi, Ujar Tismon Sugiarto Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Senin 12 September 2022 sore diruang Rapat Komisi IV DPRD Banyuasin.

Dalam jumpa Pers tersebut, Tismon Sugiarto didampingi Sakri (PKPI), Nopri (Hanura), Sumanto (PKS) dan Muhammad Nasir (Golkar) menegaskan bahwa sebagian besar anggota DPRD Banyuasin kompak menyatakan tidak percaya lagi terhadap Ketua DPRD Banyuasin,” sebenarnya ini kali kedua kami melakukan hal yang sama seperti ini, namun tidak di publikasikan sebab Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan meminta maaf dan akan memperbaiki keluhan-keluhan anggota Dewan Banyuasin, ternyata beberapa hari kemudian kesalahan diulangi Ketua DPRD Banyuasin tersebut,”tegas Politisi PAN tersebut.

Untuk itu, kami kembali melakukan Mosi tidak percaya, sekarang baru 23 orang namun saya yakin jumlah anggota Dewan Banyuasin yang menandatangani MOSI tersebut akan bertambah ini,”Kami sangat serius dengan surat pernyataan itu, kami berharap BK DPRD Banyuasin dapat memberikan sanksi berat dan menanti instruksi dari internal tempat Partai Politik mereka bernaung, pungkas Ketua PAN Banyuasin ini.

Ditempat yang sama, Sakri H Anang menuturkan bahwa dirinya memiliki pengalaman ketika Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan memimpin suatu kegiatan seperti rapat Banmus, Banggar dan rapat lainnya. Kalau saya pribadi menilai Ketua Dewan kami ini kurang memiliki ketegasan dalam memimpin rapat sehingga waktu rapat bisa berubah-ubah dan sering molor waktu.

Kemudian lanjut Politisi Partai PKPI ini menilai Ketua DPRD Banyuasin ini dalam mengambil keputusan penting jarang sekali bermusyawarah terkesan maunya sendiri. Kan semuanya ada aturan sendiri  seperti kalau Rapat Banmus itu rapat tertinggi, kalau anggota 50 persen hadir sesuai absen maka hasilnya sudah tidak bisa ditawar tawar lagi, ujarnya.

Namun saya bingung hasilnya bisa dirubah oleh Ketua, inilah yang membuat kami selaku anggota DPRD Banyuasin melakukan Mosi tidak percaya dan kami kembalikan ke partai tempat nya bernaung, tutup Saksi.

Selanjutnya, Dipertegas olah Muhammad Nasir bahwa anggota DPRD Banyuasin saat ini membuat surat pernyataan Mosi tidak percaya selain kepada Pimpinan DPRD Banyuasin, Irian Setiawan dinilai dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DPRD diduga melanggar ketentuan Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada pasal 17 Ayat (2), tidak setelah Laporan HASIL Pemeriksaan BPK diterima tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, tentunya hal tersbut menghalangi Fungsi Pengawasan Anggota DPRD kabupaten Banyuasin, tegas Muhammad Nasir.

Mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari Pemerintah Daerah, tegas Pengurus PBSI Pusat tersebut.

Kemudian kami juga membuat surat pernyataan MOSI tidak percaya terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin Dr H Senen Har dan saat ini sudah ditandatangani 30 anggota DPRD Banyuasin dan dalam waktu dekat ini surat pernyataan itu bakal ditujukan pada Gubernur Sumsel H Herman Deru, ujarnya.

Mengapa kami menyatakan Mosi tidak percaya kepada Sekda Banyuasin ini, ini penyebabnya lanjut Politisi Partai Golkar tersebut, “Setiap Rapat Banggar, Sekda ini boleh dikatakan tidak pernah hadir, seharusnya sebagai Ketua TAPD Sekretaris Daerah Banyuasin mesti hadir dengan membawa anggotanya seperti Bappeda, Bapenda, BPKAD, kalau semua unsur hadir barulah bisa di jadikan produk hukum dan di Sidang Paripurnakan,”jelasnya.

Makanya kemarin lanjut Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar ini, pernah kita sampaikan kalau seorang Sekda itu tidak hadir dalam rapat Banggar bagaimana kita bisa membahas, apa kewenangan kita? diduga TAPD ini dianggap remeh, padahal apa yang kita lakukan ini untuk hajat hidup orang banyak di Kabupaten Banyuasin ini, tegasnya.

Sedih saya melihat kondisi kita seperti ini, semestinya kita antara Eksekutif dan Legislatif bekerjasama bagaimana masalah di Kabupaten yang kita cintai ini keluar dari defisit anggaran ini. Takutnya dibilang akibat akibat dari perbuatan ini banyak yang orang menelan pil pahit yang mesti di telan dan menahan lapar karena anggaran yang tidak jelas seperti ini.

Terus terang sambung dia, saya beberapa kali didatangi para Kepala Desa, mereka menceritakan hingga saat ini belum menerima operasional kerja mereka di desa,” Betapa sulit operasional mereka, dan ada informasi katanya akan dibayar empat bulan itu katanya, katanya tidak bisa dibelanjakan, kasihan Desa para perangkat dan Kepala Desa kesulitan melayani masyarakat belum tentu setiap Kepala Desa itu memiliki kemampuan diluar Jabatannya sebagai Kepala Desa, “Ujarnya. (AD)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *