Bupati Banyuasin Hadiri SKPP Digelar BAWASLU RI

  • Bagikan

Banyuasin – Meteorsumatera

H Askolani SH MH selaku Bupati Banyuasin, Senin 20 September 2021 menghadiri Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia (RI) di Wyndam Hotel Jakabaring Kabupaten Banyuasin Sumsel.

“Alhamdullilah saya  bersyukur bahwa Kabupaten Banyuasin di tunjuk sebagai penyelenggara oleh Bawaslu RI yang mana kegiatan tersebut untuk pertama kali nya ada di Sumsel, tentusaja kami menyambut dengan baik kegiatan SKPP dan ini mungkin yang pertama di laksanakan di Provinsi Sumsel,” ungkap Askol.

Selain itu Bupati Inovatif ini memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Sumsel, Bawaslu Banyuasin, Bawaslu OKI dan Bawaslu Palembang, dimana para peserta yang mengikuti SKPP ini berasal dari 1 kota yakni kota Palembang dan 2 kabupaten yakni Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terangnya.

Tentunya ini berawal dari kegamangan dan kegalauan, keprihatinan terhadap Pemilihan yang penyelenggaraan nya sudah beberapa kali terjadi di Indonesia termasuk di Sumsel. baik Pemilu, Pilpres maupun Pilkada baik Gubernur, Walikota maupun Bupati yang ada di Sumsel.

“Seringkali kita mendengar gugatan-gugatan maupun demo-demo yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini akibat dari semua rangkaian pemilihan, adanya terjadi kecurangan dan segala macamnya, dan inilah akibat dari masyarakat kita yang belum begitu memahami tentang Pemilihan dan mungkin petugas juga sebagai penyelenggara pemilihan yang mungkin masih belum profesional yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya,” katanya.

SKPP ini maksud dan tujuannya tentu baik dan bagus sekali untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal pemilihan dan tentunya untuk memberikan pemahaman, pengertian dan masukan kepada masyarakat tentang Pemilu.

Dengan adanya SKPP ini, akan menjadi agen agen dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pengawas tingkat kabupaten untuk memberikan pemahaman, pengertian dan pengawasan yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh pihak Bawaslu sendiri.

” Kegiatan ini sangat baik dan pas untuk melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasan pemilihan, dan saya yakin di tahun 2024 nanti, Pemilu dengan adanya SKPP pemilih nya akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Askolani berharap dengan SKPP ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan dan tidak lepas juga secara kualitas dan kuantitas jumlah partisipasi rakyat pemilih meningkat.

“Kepada semua peserta SKPP belajar lah dengan serius, jangan nanti tutor memberikan pengajaran kalian itu tidur ataupun lebih sibuk main HP, karena itu bisa menggangu konsentrasi proses nya, ” jelasnya.

Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Bawaslu RI Masykurudin Hafidz mengatakan, SKPP ini merupakan salah satu program untuk menguatkan dan meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam pengawasan Pemilu, Pilpres maupun Pilkada yang akan datang

“Jumlah total titik yang di usulkan untuk kabupaten kota yakni ada 100 titik di usulkan di kota Palembang, kabupaten Banyuasin dan kabupaten OKI sehingga jumlah peserta ada 100 orang,” ungkapnya.

lanjut Masykurudin, mereka di didik selama 3 hari dan nanti yang terbaik akan disekolahkan lagi ke tingkat menengah, ke tingkat Provinsi kemudian baru ke tingkat RI.

“Mudah mudahan dengan metode ini jumlah orang yang partisipatif itu semakin banyak dan karena pendidikan nya sistem mix maka kita terapkan mereka membagikan pengetahuan nya ke lingkungan nya masing-masing,” ulasnya.

Untuk perekrutan di lakukan secara online dengan syarat peserta sudah memiliki atau sudah ada komunitas atau organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan terutama sudah menjadi pengurusnya sehingga berharap setelah selesai pendidikan bisa bikin forum-forum juga di lingkungan nya masing-masing.

“Syarat untuk umurnya maximal berumur 25 tahun, yang mana jumlah pendaftar total seluruh Indonesia ada 23 ribu kemudian di seleksi ketat menjadi 10 ribu peserta, jadi 1 orang itu bersaing 1 hingga 2 orang, akan tetapi setiap daerah berbeda beda jumlah pendaftar nya, yang tertinggi di Jawa barat,” tandasnya.

Para peserta sifatnya tidak ada ikatan, mereka sebagai kader di luar Bawaslu, mereka bergerak mandiri, penguatan pihaknya yakni seperti pelatihan, diskusi maupun bimbingan.

SKPP ini di adakan tiap tahun, mulai dari tahun 2020 yang mana pendidikan nya lakukan secara online dengan target di ujung 2024 semua kabupaten harus sudah ada pusat pendidikan partisipatif dan untuk 7 program di pengawasan partisipatif sudah selesai.

“Di tahun ini kita harus menyelesaikan di 256 kabupaten sisanya di selesaikan di tahun 2022 nanti, di tahun 2023 di momentum politik mereka sudah siap,” tuturnya. (**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *