Breaking News Politik Sumsel

9 Fraksi DPRD Sumsel Setujui 9 Raperda Provinsi Sumsel

Palembang – Meteorsumatera

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujui terhadap sembilan (9) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna XXX DPRD Prov Sumsel.

Rapat beragendakan pendapat akhir Fraksi terhadap 9 Ranperda Provinsi Sumatera Selatan tersebut digelar Kamis 03 Juni 2021. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda Kiemas dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, serta tamu undangan lainnya.

Sembilan fraksi dalam rapat DPRD Sumsel secara bergilir menyampaikan pendapat akhirnya. Ke-sembilan fraksi tersebut adalah, Fraksi partai Golongan Karya disampaikan oleh H David Hardianto Aljufri SH, Fraksi PDI Perjuangan oleh Susy Imelda Frederika.

Selanjufnya Fraksi Partai Gerindra oleh Malyono SH, Fraksi Demokrat oleh Ir M Kanoviyandri, Fraksi PKB oleh Fathan Goribi ST, Fraksi Nasdem oleh Yenny Elita SPd MM, Fraksi PKS oleh Mgs Syaiful Padli ST MM, Fraksi PAN oleh H Juanda Hanafiah SH MM serta Fraksi Hanura Parindo oleh Ahmad firdaus Ishak SH MSi.

Dalam laporannya Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Maliono SH, mengatakan untuk Raperda tentang pajak daerah, Fraksi Gerindra meminta agar Pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang mengalami pelemahan akibat covid 19 ini. Tidak menyengsarakan rakyat pernyataan setuju dan dapat menerima Raperda Pemprov sampaikan 7 Fraksi lainnya.

Adapun 9 Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang perubahan kedua atas nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pendirian Perda BUMD spam regional Sumsel dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Kemudian Raperda tentang rencana perlindungan dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Sumsel tahun 2019-2023.

Kemudian Raperda tentang perubahan kedelapan atas perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha,
Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 14 tahun 2016 susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang fasilitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba dan narkotika.

Selanjutnya Partai Demokrat yang dibacakan Ir HM Kanovi Yandri menyatakan Raperda untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda. “Raperda soal pendirian BUMD spam regional Sumsel sangat setuju karena sesuai dengan Permendagri nomor 21 tahun 2020. Yang isinya antara lain memberikan kewenangan pada gubernur untuk menetap tarif dasar air minum, terangnya. (Murnadi)