Advertorial hukum OKU Timur Uncategorized

Dugaan Pungli Prona OKUT Mulai Dibidik

OKUT – Meteorsumatera

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) mulai mengungkap satu demi satu kasus dugaan korupsi berupa pungutan liar (Pungli) pembuatan sertifikat tanah atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan BPN. Penyelidikan kasus dugaan Pungli ini oleh Kejari OKUT terhitung sejak 6 Januari 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Dr Akmal Kodrat SH MHum menjelaskan bahwa Penyidikan atas dugaan korupsi atas pembuatan sertifikat tanah warga ini berdasarkan surat nomor 01/L.6.21/Fd.1/01/22021 tanggal 6 Januari 2021. Untuk dugaan tindak pidana kasus korupsi ini atas pembuatan sertifikat tanah warga tahun 2016/2017 di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, ujarnya Senin 11 Januari 2021 lalu.

Sementara itu lanjut Kajari, pihaknya sudah mendapat data awal terkait pungutan yang dilakukan oleh oknum. Dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut yang seharusnya tanpa biaya atau gratis, namun dalam praktiknya di lapangan warga diwajibkan untuk membayar Rp 1,5 juta/sertifikat. “Pembuatan sertifikat tanah ini gratis atau kalaupun ada biaya maksimal Rp 200 ribu, namun di lapangan warga diminta untuk membayar Rp 1,5 juta,” tegas Kajari bergelar Doktor ini.

Didampingi Kasi Pidsus Kajari OKU Timur Aci Jaya Saputra SH dan Kasi Intel Kajari OKU Timur Darmadi Edison SH, Kajari mengatakan hingga saat ini belum menetapkan tersangka karena masih terus dilakukan penyidikan. Dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut, total sebanyak 324 sertifikat telah diterbitkan dan pihak Kejari sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

“Untuk tersangka belum kita tetapkan, karena melibatkan berbagai, pihak mulai dari pihak Kantor ATR/BPN hingga Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak Kecamatan dan dari Pemerintahan Desa. Pemanggilan saksi masih terus kita lakukan. Rencana ini hal ini akan dijadikan pilot project karena ini statusnya pungutan liar (pungli) dan kasus sertifikat tanah banyak juga terjadi di tempat lain,” tegasnya.

Akmal, menambahkan walaupun keterbatasan tenaga jaksa yang ada saat ini tidak akan menyurutkan dan akan tetap profesional dalam menindak oknum oknum yang nakal di Kabupaten OKUT ini. Akan tetapi kami butuh waktu untuk mendalami kasus ini supaya dapat ditetapkan siapa tersangkanya nanti karena Kasi Intel hanya 1 dan Kasi Pidsus 1. Untuk itu kami minta waktu karena bukan hanya kasus ini yang sedang kita lakukan penyelidikan, tapi masih banyak lagi yang lain, tukasnya. (Robin)