PERMAK Minta Wako Dana Tukin Pejabat dan ASN Pemkot Palembang Dialihkan Pada Fakir Miskin dan Anak Terlantar

  • Bagikan

Palembang – Meteorsumatera

Didampingi sekretarisnya Wardoyo SI Kom, Ketua Aliansi Peduli Ekonomi Rakyat Miskin dan Anti Korupsi (PERMAK), Afdhal Azmi Jambak SH di Sekretariat Jl Ariodillah Komplek Kehutanan No 4405 RT 004 RW 002 Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang meminta kepada Walikota Palembang H Harnojoyo SSos memberikan uang untuk semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam Kota Palembang dengan jumlah yang wajar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditafsir sekitar Rp 3.165.519.-tiap bulan untuk setiap keluarga.

Menurut Afdhal pemberian dana untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar ini sangat perlu karena merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 itu akibat dampak dari pandemik COVID-19 yang menyebabkan banyak rakyat dalam Kota Palembang jatuh miskin mungkin menjadi melarat.

Gara-gara COVID-19 yang berlangsung sejak bulan Maret 2020, banyak warga yang tidak memperoleh penghasilan tetap lantaran tidak bekerja lagi, diminta tetap di rumah saja, diberhentikan kerjanya daribperusahaan dan atau tidak mendapat gaji dari tempat kerja, di samping ada yang terpaksa menutut usahanya serta ada yang penghasilannya turun drastis, terangnya dihadapan wartawan, Jum’at 9 Oktober 2020.

Pemimpin Redaksi Koran Transparan Merdeka itu menegaskan, seharusnya pemberian uang untuk rakyat, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar ini dilakukan sejak dulu. Selama Ini, sebagian fakir miskin dan anak-anak terlantar kabarnya menerima dana dari pemerintah pusat tetapi jumlahnya sangat kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga tersebut. Sebab, ada yang hanya Rp 600.000.-perbulan dan seharusnya untuk tiga bulan atau hanya Rp 3.165.519.- per bulan.

Kata Afdhal, mestinya Walikota dan DPRD Kota Palembang mengalokasikan dan menyerahkan uang untuk fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar setiap tahun. Dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tegas Bapak yang juga advokat ini.

Masih menurutnya, pada saat Pandemik Covid-19 ini, ketika PSBB diberlakukan Walikota Harnojoyo hanya memberikan beberapa bahan pokok diperkirakan senilai Rp 179.000,- kepada keluarga miskin untuk 15 hari. Itu jumlah yang sangat kecil dan tidak cukup.

Yang disayangkan Aliansi PERMAK, Walikota Palembang tetap memberikan dana Tunjangan Kinerja (TUNKIN) untuk para pejabat dan pegawai (Aparatur Sipil Negara) di Pemkot Palembang dengan jumlah yang fantastis. Dana TUNKIN tersebut, kabarnya diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang. Sementara untuk rakyat, fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak disediakan dalam jumlah wajar dan tidak diberikan setiap bulan.

Untuk keadilan dan pelaksanaan dari Pasal 34 UUD 1945, Aliansi PERMAK meminta kepada Walikota Palembang, H Harnojoyo. S.Sos agar memberikan uang setiap bulan kepada semua keluarga yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar dengan jumlah minimal Rp. 3.165.519.- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan belas rupiah) per keluarga setiap bulan.

Menghentikan pemberian dana TUNKIN untuk para pejabat dan pegawai Pemkot Palembang dan Mengalihkan dana TUNKIN semuanya untuk diberikan kepada rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar.

Surat resmi meminta Walikota Palembang memberikan dana kepada rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar tersebut insya Allah diserahkan kepada Walikota Palembang, Pimpinan DPRD Kota Palembang dan Gubernur Sumsel.

Seharusnya, Walikota Palembang dan Pimpinan Dewan serta semua anggota DPRD Kota Palembang memberikan perhatian besar kepada rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar. Semestinya sejak awal Covid 19 (sekitar Maret 2020), stop pemberian Tunkin dan alihkan dana Tunkin itu untuk rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar. Bukankah, tanpa Tunkin para pejabat dan para ASN masih bisa hidup karena menerima gaji dalam jumlah cukup besar setiap bulan.

Bukankah sebagian pejabat struktural juga menerima tunjangan jabatan dan mendapat berbagai fasilitas termasuk kendaraan dinas yang BBM serta perawatannya dianggarkan di dalam APBD?” tambah Afdhal yang mantan Sekretaris PWI Cabang Sumsel ini.

Menurut informasi yang diperoleh Afdhal, pemberian dana TUNKIN tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dulu namanya, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Namun, jumlah pastinya tidak diketahui per orang pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditempat yang Sekjen Aliansi PERMAK, Wardoyo yang juga sebagai, Pimpinan Redaksi BUANA INDONESIA.COM menambahkan, permintaan ini sebenarnya tidak perlu disampaikan apabila Walikota dan Ketua Dewan serta para anggota DPRD Kota Palembang sudah memikirkan dan memperjuangkan serta memberikan uang dalam jumlah wajar dan cukup kepada fakir, miskin dan anak-anak terlantar.

Penasehat Aliansi PERMAK, Ibrahim Syafe’i menambahkan, sejak Covid 19 mulai Maret 2020 lalu, kehidupan sebagian warga Kota Palembang makin sulit. “Jumlah yang miskin dan miskin baru bertambah. Kriminalitas meningkat. Begal sering terjadi di banyak tempat karena banyak orang perlu uang untuk makan dan biaya hidup. Oleh karena itu, kita minta dengan hormat agar Walikota dan Ketua serta semua anggota DPRD Kota Palembang memberikan dana, minimal sebesar Upah Minimum Kota (UMK) untuk tiap keluarga miskin,” katanya.

Bukan hanya kepada Walikota Palembang, Aliansi PERMAK juga meminta dengan hormat kepada Gubernur Sumsel, H Herman Deru, SH agar memerintahkan Walikota Palembang menganggarkan dan merealisasikan dana untuk rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar tersebut. “Kalau bisa bukan hanya kepada Walikota Palembang, tetapi kepada semua bupati dan walikota se-Sumsel,” kata Afdhal yang juga pengurus Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumsel ini mengharapkan.

Wardoyo yang juga Ketua Seksi Polkam PWI Provinsi Sumsel, yakin Walikota Palembang akan melaksanakan permintaan ini. Sebab, memberikan uang untuk biaya fakir, miskin dan anak-anak terlantar itu kewajiban sebagai kepala daerah. “Jika tidak diberikan justru patut diduga melanggar konstitusi atau Inkonstitusional,” katanya.

Aliansi Permak mengharapkan support dari semua pihak yang peduli kepada rakyat yang fakir, miskin dan anak-anak terlantar. “Semoga ada yang terketuk hatinya untuk bersama-sama memperjuangkan rakyat miskin itu,” kata Wardoyo sembari membagikan nomor kontak Ketua Aliansi PERMAK, Afdhal Azmi Jambak, SH dengan nomor HP. 0821 7586 6567 dan . Sekretaris, Wardoyo (0853 7799 1976). (waluyo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *