Proyek Jalan Tol Kunciran-Bandara Soeta, Rumah Warga Digusur dan Dihancurkan

  • Bagikan

Tangerang – Meteorsumatera

Sejak 1 September 2020 beberapa hari lalu sedikitnya 50 Kepala Keluarga (KK) dan 27 bidang tanah yang luasnya mencapai 6.000 meter persegi milik warga Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharianya, lantaran lahanya digusur dan rumahnya dihancurkan untuk dijadikan proyek jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta (Soetta) oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden RI, Jokowi.

” Katanya kita mau dikasih rumah singgah, jadi rumah singgahnya mana? Kita ini merasa dijebak. Coba mana rumah singgahnya?” cerita Kiki salah satu warga korban penggusuran seperti yang dilangsir Suara.com dengan kontributor, Irfan Maulana kemarin

Dalam penggusuran tanah pemukiman warga ditawarkan hanya Rp 2,7 juta per meter persegi. Sementara untuk tanah sawah dihargai Rp 7,3 juta per meter persegi, maka warga menolak dan dana ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu juga belumta kunjung dicairkan.

Warga pun protes ke Pemerintah Kota Tangerang. Mereka mendirikan tenda protes, Selasa malam. “Saya heran sama pemerintah menghalalkan segala cara,” cetusnya.

Titin bersama anaknya menganku bingung harus berbuat apa, rumahnya sudah akan diratakan. Yang membuat saya bingung mau tinggal dimana nanti, aementara uang ganti rugi belum juga diterima, ungkapnya.

Dari ketidakadilan soal harga yang ditawarkan, tanah pemukiman warga ditawarkan hanya Rp 2,7 juta per meter persegi, untuk tanah sawah dihargai Rp 7,3 juta per meter persegi, kami warga tetap sepakat untuk menolaknya.

Diketahui, Eksekusi pengosongan dan penyerahan lahan ini terterara pada surat penetapan ketua PN Tangerang per 8 Mei 2020 nomor 21/PEN.EKS.2020PN.TNG Jo. Nomor. 161/PDT.P.CONS./2019/PN.TNG. Untuk pembangunan jalan bebas hambatan, perkotaan dan fasilitas Jalan Daerah satuan kerja pengadaan tanah jalan tol Kengkareng-Batuceper-Kunciran.

Isak tangis pecah ketika tim juru sita dari Pengadilan Negeri Tangerang membacakan Eksekusi pengosongan dan penyerahan lahan. Beruntung tak terjadi bentrokan. Total terdapat 300 jiwa dari 40 KK yang terdampak.

Sementara itu, Kuasa Hukum PUPR dan Legal Konsultan Jasa Marga, Rishi Wahab benerapa saat yang lalu kepada wartawan mengatakan pemberitahuan pengosonganya sudah disampaikan sejak 27 Agustus 2020 lalu.

Namun, masih banyak warga yang menolak lantaran menurut mereka nilai ganti rugi terlalu rendah, padahal nilai tanah sudah sesuai penilaian dari kantor jasa penilai publik (KJPP). “Nilai ganti ruginya sudah sesuai penilaian dari KJPP namun mereka minta 3 kali lipat,” terang Rishi lagi.

Pihaknya telah menjalankan tahapan-tahapan sesuai legal hukum di antaranya penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi). Artinya, uang telah dititipkan di pengadilan. Sehingga bila, warga ingin mencairkan dana tersebut dapat diambil ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan alasan hak kepemilikan.

Dijelaskan Rishi, tim kuasa Hukum juga sudah mengajukan permohonan aanmaning atau teguran pada Maret lalu kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Selanjutnya pihak pengadilan memberi peringatan 8 hari agar segera melakukan pengosongan secara sukarela, namun ternyata tidak diindahkan oleh termohon.

“Maka kuasa Hukum dapat mengajukan permohonan pengosongan lahan kepada Ketua pengadilan Negeri Tangerang sesuai dasar hukum pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” jelasnya. (Yok)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *