Diduga Hambat Tugas Wartawan, Ini Penjelasan Kasi Intel Kejari Banyuasin

  • Bagikan

Banyuasin – Meteorsumatera

Pengaduan dari LSM-Tegar Sumatera Selatan terkait proyek Perbaikan Jembatan Tanah Kering Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera membuat detak jantung jajaran Kejaksaan Negeri Banyuasin terganggu setelah viral dalam pemberitaan di berbagai media yang menyeret nama Kasi Intel Kejari yang dituding hambat tugas wartawan ketika minta konfirmasi masalah proses hukumnya.

Padahal peninjauan jembatan tersebut di lakukan oleh Tim dari Audit Independent dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin, Senin 31 Agustus 2020 beberapa hari lalu.

Namun demikian Kasi Intel Kejari Banyuasin Habibi, SH saat di konfirmasi lewat via telpon membantah, kalau dirinya telah menghalangi wartawan saat melakukan peliputan.

Ketika itu dikatakan Habibi, ada kurang lebih 5 media yang di undang lewat pesan WhatsApp dan tidak benar pak, kita sama sekali tidak menghalangi mereka malah kita sudah mengundang mereka untuk melakukan peliputan,” kata Habibi lewat via telpon.

Terpisah, Ketua PWI Banyuasin, Diding Karnadi SH, diruang sidang paripurna DPRD Banyuasin saat dimintai konfirmasinya Rabu 2 September 2020 mengatakan sangat menyayangkan kalau itu terjadi dan tidak seharusnya Kasi Intel Kejari menghalangi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Apalagi kegiatan peninjauan lapangan itu menyangkut kepentingan public dan wartawan wajib menyampaikan apapun yang mereka temui di lapangan menyangkut kepentingan public melalui media mereka masing-masing.

Menurut Diding, sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 18, siapapun yang dengan sengaja menghalangi tugas wartawan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta, bebernya sekaligus menutup perbincanganya.

Hal senada diungkapkan ketua SMSI Banyuasin Sumantri Adie, sepakat apa yang sudah dibeberkan oleh Ketua PWI Banyuasin itu, sebab tugas jurnalistik itu diatur dalam undang-undang dan awak media itu pun medianya semuanya jelas, jadi sangat tidak ethis jika pejabat penegak hukum sampai menghambat tugas jurnalis, apalagi mereka melakukan tugasnya dimuka umum, bukan ditempat yang tertutup.

Sumantri berharap, masalah ini supaya diklirkan jangan sampai berkembang yang nantinya akan merugikan kinerja bagi petugas Adiaksa itu sendiri. Menurut saya lanjut Sumantri apa yang sudah dilakukan oleh para awak media itu sudah benar dalam peran dan fungsinya sebagai jurnalis untuk meminta konfirmasinya, agar mendapatkan berita yang berimbang karena ada persoalan yang dilaporkan oleh lembaga dan ada apa dibalik insiden itu antara Kejari dengan media, katanya menyudahi penjelasanya. (waluyo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *