Proyek Pemasangan KWH Meter PJU OKU Perlu Ditelusuri Aparat Hukum

  • Bagikan

OKU, Meteorsumatera

Dugaan adanya kejanggalan dalam pemasangan KWH meter PJU Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) perlu ditelusuri kebenarannya oleh penegak hukum. Di duga dua anggaran namun satu kegiatan (tumpang tindih) sumber dananya berasal dari APBD 2019 pada Dinas Perhubungan (Dishub) Baturaja. proses untuk menggali lebih dalam, bagaimana bisa, dalam satu tahun ada dua anggaran satu kegiatan dalam waktu bersamaan juga.

Sehingga membuat curiga beberapa kalangan masyarakat sehingga wajar kalau dicurigai mengarah upaya melakukan tindakan korupsi pada proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut.

Pertama :
* KODE RUP nya : 20072884
nama paket yang tertera : Pemasangan KWH Meter di kecamatan Baturaja barat,
dengan nilai kontrak Rp 190. 000.000,- (Seratus sembila puluh juta rupiah)

Kedua :
** KODE RUP nya : 20972460
nama paket yang tertera : pemasangan KWH meter PJU di kecamatan baturaja barat,
dengan nilai kontrak Rp 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah)

Dalam kegiatan ini ada 6 titik dan salah satunya lokasi di jalan Desa Pusar, untuk mengecek pemasangan KWH meter dan PJU tersebut kami turun ke lokasi, dan di sebagian tiang – tiang listrik di jalan Pusar tersebut tidak ada KWH meter terpasang dan sebagian tiang listrik tersebut di tandai dengan X warna biru dan tertera tulisan PJU.’

Kepala Ninas Perhubungan (Dishub )Kab OKU Firmansyah ST melalui Kepala Seksi (Kasi) prasarana Sazili mengatakan kepada Media Senin 29 Juni 2020 dia membenarkan adanya kegiatan tersebut tapi tidak ada dua anggaran satu kegiatan dan pada saat itu PPTK-nya Bayu sekarang tidak bertugas di Dishub lagi, jelas Sazili.

Menurut hasil investigasi media di lapangan bahwa kegitan yang berasal dari Dana APBD OKU Tahun 2019 silam di duga telah menaberak aturan dan kami pun lagi lengkapi data kegiatan ini dan akan kami terus kan dugaan korupsi ini ke aparat penegak hukum di OKU.

Harapan Kami kepada Aparat Penegak Hukum (APH ) Agar kiranya segera menurunkan tim untuk melakukan kroscek kelapangan guna mengetahui kebenarannya agare tidak ada persepsi dalam masyarakat dan dapat menindak sesuai hukum yang berlaku di Negara ini. (Alvin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *