Terkait BLT DD, Beberapa Kades Diperiksa Unit Tipikor Polres MUBA

  • Bagikan

MUBA, Meteorsumatera

Tidak hanya korban jiwa akibat Covid-19 ini, korban jabatan hingga berurusan kepihak berwajib terancam hilang jabatan dan masuk bui pun akan terjadi bila menyalagunakan bantuan yang telah digelontorkan oleh Pemerintah. Salahsatunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2020 yang disalurkan bagi warga yang terdampak Covid-19 ternyata ada penyelewengan, aparat penegak hukumpun mulai menyelidiki hal tersebut.

Seperti contoh ada beberapa Kepala Desa (Kades) di Wilayah Bumi Serasan Sekate telah diperiksa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Musi Banyuasin terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar beberapa Kades di beberapa Kecamatan sepertiĀ  Lawang Wetan, Kecamatan Sanga Desa dan Babat Toman, berhembus kabar tersandung permasalahan BLT DD dan harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.

Hal ini dibenarkan Kapolres Muba Akbp Yudhi Surya Markus Pinim, SIk melalui Kanit Tipikor Polres Muba Ipda Jhon Kenedy SH membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa setiap Pemerintah Desa dan Kades terkait laporan atau informasi dugaan salah kaprah dan ketidak transparanan dalam pembagian BLT DD tahun 2020 tersebut.

“Ya sudah kami panggil, semua itu masih klarifikasi dan sampai saat ini belum kami temukan tindak pidananya dan tentunya segala sesuatunya harus kami lakukan gelar perkara dulu,” ujarnya singkat ketika dibincangi awak media, Jumat 05 Juni 2020 kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muba, H Richard Cahyadi AP MSi ketika dikonfirmasi membenarkan juga bahwa ada beberapa desa yang bermasalah BLT DD saat ini masih dalam proses aparat, terangnya.

Tidak semua desa bermasalah, memang ada dibeberapa desa yang bermasalah terkait BLT DD sekarang masih dalam proses dari pihak – pihak terkait, baik itu Insfektorat atau Tipikor Polres Muba. Dinas PMD Muba juga terjun kelapangan untuk mengkroscek mulai dari prosedur sampai proses yang berhak menerima, apakah ada pemotongan atau tidak sesuai dengan SK hasil musyawarah khusus desa, jelasnya.

Kalau terbukti ada penyimpangan maka Pemkab Muba akan memberikan sangsi yang tegas sesuai tingkat kesalahannya kepada Pemdes atau Kades tersebut, kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait jadi bersama-sama menangani hal tersebut, tegasnya. (Imam)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *