Alvin AlHafiz : Mampukah Bawaslu Tegak Lurus Demi Menjaga Ideologi Demokrasi?

  • Bagikan

OKU, Meteorsumatera

Pemilu suatu proses masyarakat memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Hasil penyelenggaraan pilkada adalah suatu instrumen yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan ketatanegaraan di suatu daerah atau suatu negara.
Karena pemilu membawa pengaruh pada tiga hal yakni, “sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan”. Singkatnya, antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.

Pilkada menjadi salah satu indikator berlangsung dan berkembangnya demokrasi didaerah-daerah seluruh Indonesia. Momentum pilkada dianggap sebagai jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun demikian, penyelenggaraan Pilkada masih kerap diwarnai oleh tindakan kecurangan dan pelanggaran yang merugikan, termasuk “mahar politik”.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas dengan tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, termasuk sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus Pemilu.
Partai politik pada hakikatnya memiliki peran strategis  dalam memperkuat kapasitas kadernya untuk tetap mematuhi aturan Pemilu.

Secara faktual praktik mahar politk cenderung menjadikan momentum, pilkada sebagai pembentukan koalisi yang mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan golongan tertentu yang terlibat di dalamnya,;dari pada kepentingan publik.

Hasilnya, demokrasi belum mampu mewujudkan peningkatkan kehidupan berpolitik, dalam hal memperbaiki kesejahteraan rakyat. Model demokrasi dengan “mahar politik” berdampak pada kredibilitas Pemilihan kandidat calon kepala daerah yang diragukan oleh masyarakat dapat berimplikasi pada menurunnya animo masyarakat pada pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

Dinamika politik di Indonesia ketika pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan fenomena yang merusak integritas dalam berpolitik, yang sepatutnya menumbuhkan sistem kejujuran, ketertiban, dan keadilan sebagaimana ramai disampaikan melalui pemberitaan oleh media pers.
Salah satu isu yang cukup krusial adalah transasksi  mahar politik sebagai bagian dari konstelasi politik demokrasi yang berkembang dewasa ini.

Praktik mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian sejumlah dana dari calon pejabat tertentu untuk jabatan tertentu dalam Pemilu partai politik sebagai kendaraan politiknya. Transaksi ini dengan motif apapun berpotensi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana jika melebihi batasan nominal minimal 2,5 milyar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Transaksi ini cenderung lebih banyak terjadi pada saat persiapan menyambut Pilkada dibandingkan persiapan Pemilu dan tentunya hal ini berimplikasi pada munculnya tantangan bagi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) dalam kewenangannya berperan sebagai salah satu elemen terpenting sekaligus paling utama dalam penanganan tindak pidana Pemilu jelang Pilkada serentak desember 2020 mendatang…??

Seperti dikutip dari beberapa sumber,,sebagaimana amanat Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Republik indonesia ada tantangan besar dalam menyambut gelaran Pilkada nanti, hal ini ditemukan pada perpindahan rujukan penindakan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang maka melalui forum evaluasi tersebut diharapkan muncul ide dan konsep ideal terkait penanganan pelanggaran Pemilu untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan datang. (Penulis Alvin AlHafiz : Kepala Biro OKU Raya)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *