Dianggap LKPPD Tidak Sesuai, BPD Desa Kedaton Protes dan Laporkan Kades

  • Bagikan

OKU, Meteorsumatera

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Kedaton Kecamatan Kedotan Peninjauan Raya (KPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2019 di permasalahkan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (DPD) karena diduga banyak hal yang tidak sesuai dalam APBDes Perubahan 2019, sehingga laporan tersebut terkesan di buat untuk menutupi bukti data laporan yang di anggap BPD ada fiktip APBDes Perubahan Tahun 2019, padahal pada bulan Febuari 2020.

Hal tersebut dikatakan Win Fauzi mantan anggota BPD Desa Kedaton melalui pesan WhatsApp (WA) dituliskan atas permasalahan tersebut waktu itu BPD sudah melayangkan surat dengan Kepala Desa Kedaton mengenai Laporan LKPPD Tahun 2019 sebagai bahan Evaluasi unut Penyusunan APBDes Tahun 2020, akan tetapi Laporan tersebut tidak serahkan sehingga hal tersebut menuai protes oleh BPD.

Kemudian tanggal 22 Maret 2020 diadakan rapat bersama tokoh masyarakat Kedaton membahas APBDes Perubahan yang ditemukan di Lapangan bukti fisik tidak jelas, hal inilah yang mendasari laporan pengaduan atas dugaan penyalagunaan Dana Desa (DD) Kedaton Tahun 2019.

Namun setelah permasalahan ini dinaikan ke Kementerian Desa Cq. Satgas Desa dan instansi terkait barulah Kepala Desa mengeluarkan Laporan LKPPD Desa Kedaton 2019, setelah laporan di terima BPD menggelar rapat evaluasi Laporan LKPPD dengan APBDes Perubahan 2019 yang hasilnya 60 persen Laporan tersebut di Pertanyakan BPD Antara Lain :

* Anggaran dan Belanja, Perpustakaan Milik Desa (Bukti fisik tidak ada)

* Anggaran dan Belanja, cor lapak pasar karet Desa Kedaton tidak ada dalam APBDes Perubahan 2019

*Anggaran dan Belanja, pembangunan Pos Keamanan Desa 2 Paket (Bukti fisik dan tanda terima fisik tidak ada)

*Anggaran/ Belanja, Rehap rumah adat Desa Kedaton di dalam LKPPD (Rehap rumah Ibadah Dusun V)

*Anggaran/ Belanja, Dana karang taruna Kedaton (Tidak ada bukti oprasional )

*Anggaran Kegiatan LPM Desa Kedaton (Tidak ada bukti oprasional)

*Anggaran/ Belanja, TP PKK Desa Kedaton (Bukti fisik kegiatan, Biaya rapat SPPD, jasa honor, Belanja tidak ada)

*Anggaran/Belanja, Peningkatan kapasitas BPD (Realisasi, bukti fisik kegiatan tidak ada)

*Oprasional BPD tahun 2019 diduga tidak terealisasi sebesar Rp. 2.985.795.

*Anggaran dan Belanja, Program PAMSIMAS Sebesar Rp. 41.000.000, Dana Desa (DiKerjakan asal-asalan sehingga Pipa yang terpasang sudah banyak rusak diduga tidak Standar kualitas dan air tidak mengalir sampai sekarang)

Dana Pamsimas Dana APBD Kab OKU Sebesar Rp 410.000.000 dinilai gagal dan tidak ada manfaat untuk masyarakat di kerjakan asal jadi saja.

Masih kata Win Fauzi melalui pesan WA,  Pada APBDes Perubahan Tahun 2019 banyak terdapat 1 Pos kegiatan dengan Sumber Dana sama.

Contoh : Dana Posyandu Rp 32.850.000 dengan sumber dana ADD, DDS, PAD akibatnya Laporan LKPPD ini terkesan hanya di buat asal jadi saja untuk mencukupkan belanja dan pengeluaran Desa sehingga Dana Klop. “hal ini Mohon kirannya instansi mengaudit Laporan Keuangan Desa Kedaton tahun 2019 sepertinya penuh mesteri sampai ada kepastian hukum yang jelas,”Harapnya.

“Untuk itu Sekali Lagi Kami atas nama Masyrakat Desa Kedaton mohon kiranya hal ini jangan tutupi sehingga menimbulkan gejolak di tengah Masyarakat Desa Kedaton, Kami juga sebagai mantan Anggota BPD Periode 2012-2017 akan mempermaslahkan Laporan LKPPD dan APBDes 2017-2018 yang lalu yang penuh tanda tanya, ini semata mata Demi tegaknya sufrimasi hukum di Negara yang kita cintai sesuai Intruksi Presiden RI Joko Widodo dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Kedaton M Endang, mengakui bahwa sudah di hubungi pihak PMD ada laporan untuk memeriksa Kades, Sekdes dan Bendahara,”Alhamdullilah kalau hasil penjelasan/klarifikasi LKPPD kep.desa td 60% tak bisa diterima, semua sudah dijelaskan oleh sekdes, malam minggu (semalam) rapat penentuan sikap ahir BPD, diterima atau ditolak tadi dak sempat lagi lakepetangan,”ungkap Sekdes.

Kemudian lanjut Sekdes Pemerintah Desa sudah mengaku banyak ketidakpahaman dalam membuat anggaran jadi banyak kesalahanm katanya.

Sementara itu dihubungi Kepala Desa Kedaton, Ferianto melalui telpon selularnya nomor 0813-7779-0xxx, wartawan media ini meminta hak jawab mengenai hal tersebut kepada orang nomor satu di Desa Kedaton tersebut menjawab dengan nada kasar emosional “kacuk induk kau” sambil menutup telpon selularnya.

Kemudian Camat Kedaton Peninjauan Raya (KPR) Novri Zaldi dihubungi melalui pesan WhatApps meminta tanggapannya tentang persoalan pengaduan mantan BPD Desa Kedaton tersebut namun sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban dari Camat. (Alvin)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *