Sekayu- Ratusan tenaga honorer Katagori dua (K2) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Musi Banyuasin (Muba) untuk menyampaikan aspirasinya.
523 tenaga honorer K2 ini menuding bahwa pihak dewan tidak keberpihakan kepada pahlawan tanpa tanda jasa ini, untuk itu mereka menuntut hal sebagai berikut agar pengangkatan CPNS K2 diprioritaskan, Tertibkan SK Bupati khusus K2 terhitung Januari 2018,
Sebelum diangkat PNS, Naikkan gaji K2 berdasarkan UMR/UMP/UMD kemudian
hentikan saling lempar tanggungjawab antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Sementara itu didalam ruang rapat gedung DPRD Muba sedang dilaksanakannya rapat Paripurna DPRD Muba beragendakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditunggu – tunggu masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yakni tentang Pengaturan Pesta Rakyat disetujui untuk di jadikan Perda oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba.
Sewaktu Bupati Muba H Dodi Reza Alex dan Pimpinan Dewan Persetujuan dan penandatanganan menyetujui Raperda Prakarsa DPRD Muba tentang Hubungan Tata Kerja Pemerintah Daerah, Raperda Pedoman Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa, dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan setelah penyampaian laporan hasil pembahasan dua Pansus DPRD Muba terhadap empat raperda tersebut, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Rabu (27/12/2017).
Didalam ruang paripurna terdengar riuh suara orasi pendemo, usai sidang ketua DPRD Muba H Abusari SH MSi didampingi pimpinan dan anggota lainnya langsung menemui pendemo di halaman kantor dewan, sementara Bupati, Sekda dan pejabat lain meninggalkan ruang rapat lewat pintu samping gedung DPRD Muba.
Demo tersebut diterima oleh Ketua DPRD dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD Kab Muba. dengan mengadakan rapat Audiensi antara DPRD dengan perwakilan dari Tenaga Honorer K2 di: ruang rapat Banmus DPRD Kab. Muba. senin (27/12/2017) kemarin (tri)
