Breaking News Pendidikan

Temukan Jalan Buntu, Terkait Dana TPP Penjaga SD dan TU SMP Surati Dewan

Banyuasin, Meteorsumatera

Selalu menemukan jalan buntu usahanya terkait dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dilingkungan Disdikbud Pemkab Banyuasin Sumatera Selatan yang bertugas sebagai Penjaga Sekolah dan TU SMP se-Kabupaten, akhirnya melalui perwakilanya mensurati Dewan untuk dipasilitasi komunikasinya dengan pihak Disdikbud. Pasalnya Dana TPP yang diterima tahun 2019/2020 tidak sesuai dengan data dalam Perbup, ucap Indra kepada wartawan media ini usai penyerahan suratnya diruang Komisi IV DPRD Banyuasin Senen kemarin.

Saya dan kawan-kawan datang hari ini ke Komisi IV DPRD Banyuasin lanjut Indra, kami ini sebagai perwakilan dari 21 Kecamatan yang sama-sama bernasib kurang baik, karena dana TPP yang sesuai dengan pangkat dan golongan kami ini seyogiyanya menerima 100 persen sesuai dengan grade yang ada, tetapi buktinya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 ini masih sama saja hanya sebesar 30 persen juga.

Karena sudah menemui jalan buntu usaha kami ini kata Indra, atas kesepakatan kawan-kawan mempercayakan kami melalui 12 nama sebagai perwakilan dari ratusan PNS (penjaga SD dan TU SMP se-Kabupaten Banyuasin untuk mengajukan surat ke DPRD Banyuasin melalui Komisi IV guna dipasilitasi.

Yang herannya kata Indra, untuk rekan-rekan seangkatan dan golongan serta pangkat juga sama di Dinas lain diterima 100 persen, mengapa kami yang dilingkungan Disdikbud ini hanya 30 persenya saja, sambung Alhabsi sembari berkata apa dasarnya yang membedakan dana itu dengan Dinas lain.

Masih kata Alhabsi, seandainya yang kita terima dari dana itu yang 70 persenya saja mungkin kami-kami tidak banyak menuntut, karena hanya 30 persen dan tidak jelas dasarnya tentu kami sebagai ASN dilingkungan Disdikbud Banyuasin, wajarkan mempertaayakan, jika di Dinas lain yang diterima sama, tentu kami juga tidak sibuk, sebab dalam Perbupnya golongan kami pada grade 5, tetapi realisasinya pada grade 1, jadi dasarnya apa mengalihkan golongan itu.

“Ya kami dari 12 orang ini merupakan perwakilan kawan-kawan se-Kabupaten Banyuasin, tentu kami membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait diruang Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuasin nanti dan apa dasarnya pihak Disdik mencairkan dana TPP dari tahun 2019 hingga semester I tahun 2020 yang nilanya tidak sesuai grade yang tercantum dalam Perbup”, tutupnya.

Terpisah, pensiunan mantan Kepala UPTD Tahun 2019 dan kemudian dilebur menjadi Korwil yang meminta tidak ditulis identitasnya dihalaman Disdikbud Banyuasin mengatakan, karena tidak mau ribut dengan teman sekantor waktu itu, maka dirinya serupiah pun dana itu juga tidak menerima, padahal sesuai dengan golongan dan pangkat ada pada grade 9 yang nilainya setiap bulan Rp 2 juta lebih, tetapi itu tahun 2019 blas sama sekali dicicipi.

Yang dia herankan, sama-sama mantan Kepala UPTD dan rekanya itu langsung ditarik distap Disdikbud Banyuasin ini tetap dapat dana itu di tahun 2019 dan pindah didinas lain tahun 2020 ini hingga pensiun juga dapat dana itu sesuai dengan grade kami, jelasnya sembari mengatakan itu tidak pakai dasar perbup dan lainya.

Ini sama-sama mantan Kepala UPTD tahun 2019 dia cair punya tidak tau siapa yang mencairkan dan logikanya kalau kawan saya dapat mengapa saya tidak yang statusnya sama-sama Stap, hanya saya di Korwil dan kawan dikabtor Disdik ini.

Sementara hingga ke-4 kalinya diminta konfirmasinya, Kadis Dikbud Banyuasin baik dijumpai langsung dikantor maupun via WhatsApp aktif tetapi tidak ada jawabanya. (Waluyo).