Breaking News Lampung Utara Nasional

Ada Indikasi Penyelewengan Dana Desa Masyarakat Berhak Melaporkan Kades

Lampung Utara, Meteorsumatera

Bagi siapa saja pejabat pemerintah yang menggunakan uang negara untuk kepentingan umum harus diumumkan kepada masyarakat agar terjadinya ketransparanan agar setiap masyarakat tahu bahwa pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat.

Kepala Desa (Kades) Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, Sumeh waktu itu enggan memaparkan penggunaan Dana Desa (DD)-nya, diduga ingin menutup-nutupi tentang proyek atau pengelolaan DD Sindang Agung. Padahal Dana Desa itu harus transparan penggunaannya biar publik tahu sesuai aturan keterbukaan informasi publik sudah menjadi keharusan bagi segenap penyelenggara Negara termasuk Kepala Desa.

Mengutip dari Dairibaru.com, beberapa waktu lalu Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui status DD. Bahwa DD pada hakikatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik.

Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Bahkan dalam keterangan nya yang disampaikan di Jakarta, Sekjen Kemdes PDTT menyarankan agar dapat melaporkan ketika ada hal yang berkaitan dengan penggunaan DD maupun ADD.

Pemerintah Pusat sendiri, sudah ada mempersiapkan sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas DD, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan DD.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT akan diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan Kades dan Kepala Daerah.

Namun sayangnya himbauan dari Inspektorat hingga Sekjen Kemdes PDTT tidak membuat Kades Sindang Agung surut untuk terus menutupi kegiatan serta anggaran DD di Desanya.

Persoalan korupsi dana desa semakin merebak terutama di daerah-daerah yang kerap terjadi karena banyak oknum Kades tidak transparan mengenai pengelolaan DD. Menutupi pengelolaan DD patut dicurigai mengarah ke tindak pidana korupsi. (Yulianto)

Add Comment

Click here to post a comment